JAKARTA (29 September): Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat meminta pemerintah memberikan perhatian kepada kesejahteraan pendidik terutama di sekolah swasta. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada pendidikan nonformal agar dapat memfasilitasi pelajar yang putus sekolah. Fasilitasi pelajar yang putus sekolah ini dalam rangka mencegah terjadinya lost generation.

Hal tersebut disampaikan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro saat membacakan laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

“Panja meminta agar pemerintah dapat menyempurnakan basis data pemberian bantuan di bidang pendidikan, baik berupa PIP dan bantuan kuota internet, agar lebih tepat sasaran dan tepat guna,” ungkap Fauzi Amro.

Legislator NasDem itu menambahkan, Banggar DPR meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap guru non-PNS, antara lain dengan menambah jumlah kuota tunjangan profesi guru di sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI),Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) swasta.

“Panja juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap anggaran pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi pengangguran,” tutur Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu.

Adapun belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944 triliun, atau meningkat sebesar Rp6,276 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp1.938 triliun. (dpr/*)