SERANG (2 Oktober): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Badan SAR Nasional (Basarnas) Provinsi Banten, Jumat (1/10). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau sarana dan prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten.
Dalam sambutannya, Syarief menilai anggaran bagi Basarnas harus menjadi perhatian karena kondisi negara sudah sedemikian akrab dengan bencana alam, sehingga Basarnas harus berada di garda terdepan pencarian dan penyelamatan korban bencana.
“Kita sebagai negara maritim dan berada di cincin api, sering terjadinya bencana. Baik gempa, tsunami, termasuk juga cuaca ekstrem. Biasa terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Karena itu sudah tentu Basarnas harus berada di depan penanganan bencana alam,†jelas Legislator NasDem itu.
Syarief menambahkan, anggaran Basarnas masih belum optimal untuk penanganan bencana, baik untuk penambahan fasilitas, sarana-prasarana, hingga personel baru.
Karena itu, Legislator NasDem itu berkomitmen agar anggaran Basarnas dapat bertambah secara bertahap memenuhi kebutuhan minimum.
“Komisi V DPR selalu memperjuangkan kepentingan Basarnas. Tapi, kita memahami saat ini ada pandemi sehingga banyak anggaran di-refocusing. Tapi, anggota Komisi V DPR concern untuk perjuangkan, karena negara ini sudah menjadi ‘negara bencana’. Salah satu penopangnya adalah Basarnas,†kata wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.
Diketahui, dalam Nota Keuangan RAPBN 2022, Basarnas mendapatkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun. Anggaran ini terbagi untuk dukungan manajemen sebesar Rp907 miliar, kemudian program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana mendapat alokasi sebesar Rp1,059 triliun.
Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Henri Alfiandi beberapa waktu lalu mengakui, pagu anggaran tersebut masih tidak mencukupi rencana kerja Basarnas ke depan. Dia mengatakan, program Basarnas, salah satunya multiyear (tahun jamak) tidak akan tercukupi.(dpr.go.id/YN/*)
