JAKARTA (2 Oktober): Konsep Pemilu 2024 akan didesain lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan anggaran, namun tidak menghilangkan kualitas pelaksanaan dan hasilnya.
"Jangan sampai fase pemulihan ekonomi di negara kita terganggu dengan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Tahapan pemilu itu sendiri kami harapkan dipersingkat, agar lebih efisien waktunya namun tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan," ungkap anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syamsul Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).
Legislator NasDem itu mengatakan berbagai terobosan bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan menggabungkan kertas pemungutan suara presiden dengan anggota legislatif.
“Hal seperti ini bisa meminimalisasi anggaran. Namun hal tersebut masih dalam tahap kajian dari berbagai stakeholder terkait," tambah Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 itu.
Wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu mengajak pemerintah, KPU beserta Bawaslu untuk sama-sama membuat desain pelaksanaan pemilu tanpa harus menghilangkan kualitas, sehingga anggaran Rp86 triliun untuk pemilu bisa digunakan sebaik mungkin.
Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD mengusulkan pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada 15 Mei 2024. DPR akan mempertimbangkan usulan tersebut dalam rapat paripurna 6 Oktober mendatang.(RO/*)
