JAKARTA (6 Oktober): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan menilai penyerapan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang. Ia menyoroti masalah realisasi program yang masih banyak masalah dan kendala.

Hal itu diungkap Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Eselon I Kemensos yang membahas Evaluasi Program Kerja dan Anggaran, di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/10).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi baik dalam rencana kerja maupun eksekusi di lapangan. Ia juga menyatakan siap membantu kelancaran realisasi program pemerintah.

“Taliasih untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ada yang belum terealisasi sampai sekarang. Jadi saya mohon segera diselesaikan,” tegasnya.

Sri Wulan juga mengatakan, untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang sebelumnya akan diselesaikan pemerintah pada Agustus 2021, belum juga diselesaikan sampai sekarang.

Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), Legislator NasDem itu menyebut ada lebih dari 12,6 juta yang dinonaktifkan.

“Tetapi khususnya di Kabupaten Grobogan, sekitar 46 ribu yang dinonaktifkan dan belum bisa dilihat. Ini mohon dipermudah akses pembukaan datanya karena akan berimbas pada pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.(RO/YN/*)