JAKARTA (6 Oktober): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan pemerintah harus menemukan proporsi yang menentukan titik keseimbangan antara pengembangan teknologi militer dan kesejahteraan tentara.
Hal tersebut diungkapkan Farhan dalam acara diskusi HUT TNI di medcom.id, Selasa (5/10). Farhan meminta agar segera dihentikan perdebatan soal mana yang lebih penting antara kesejahteraan prajurit TNI atau pengembangan teknologi militer.
“Itu tidak adil. Tidak boleh korbankan kesejahteraan tentara atau tidak mengejar teknologi militer yang penting tentaranya sejahtera. Tapi musti dua-duanya. Jadi pemerintah harus menemukan titik keseimbangan, teknologi berhasil kita kuasai dan kembangkan, tapi tentaranya sejahtera,†ujarnya.
Farhan berharap TNI tidak hanya merekrut prajurit untuk bertempur, namun juga merekrut prajurit yang cakap di bidang lain.
“Rekrutlah sekolah khusus TNI yang belajar atau para ahli manajemen keuangan karena para financial manager inilah yang harusnya bisa mengelola investasi dari TNI. Kenapa saya bilang berinvestasi, karena TNI asetnya banyak banget. Aset propertinya banyak banget dan perlu ada yang mengelola,†tambahnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menilai sejak 1998 hingga sekarang, pemerintah telah melakukan restorasi TNI yang sangat baik dengan menempatkan TNI sebagai lembaga negara untuk pertahanan bukan untuk berpolitik. Sehingga, membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI lebih tinggi dibandingkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI.
“Survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, tertinggi kepada TNI dan terendah kepada DPR RI. Saya tidak berkecil hati. Kenapa justru saya bangga. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil sejak tahun 1998 dengan menempatkan TNI sebagai lembaga negara untuk pertahanan yang bukan lembaga negara untuk politik," tegas Farhan.
Tentu saja wajar, imbuh Farhan, DPR RI sebagai lembaga politik memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah. Karena masyarakat di negara-negara yang demokrasinya maju selalu tingkat kepercayaan terendah kepada lembaga parlemen dan tingkat kepercayaan tertinggi selalu kepada tentara.
Menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam sambutannya sebagai inspektur upacara pada HUT ke-76 TNI terkait kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan, Farhan mengartikan bahwa doktrin pertahanan di Indonesia masih menggunakan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) yang berusaha menguasai wilayah kedaulatan dengan menggunakan kekuatan sumber daya manusia.
“Pak Jokowi bilang, kebijakan belanja pertahanan akan digantikan dengan kebijakan investasi pertahanan. Investasi ini ada pada SDMnya,†pungkas Farhan. (medcom/*)
