JAKARTA (24 Februari): Tren peningkatan literasi digital di Indonesia harus dapat diakselerasi agar mampu menjawab sejumlah tantangan di tengah pertambahan jumlah pengguna internet di Tanah Air.
"Penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan literasi politik dan digital masyarakat, agar mampu menjawab tantangan yang dihadapi di tahun politik saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2).
Catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 yang mengukur kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital masyarakat, menunjukkan tren peningkatan status literasi digital.
Bila pada 2020 literasi digital Indonesia mendapat skor 3,46 poin, pada 2021 tercatat 3,49 poin, pada 2022 hasil survei Status Literasi Digital Indonesia tercatat 3,54 poin.
Skor tersebut menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia berada pada kategori sedang.
Di sisi lain, berdasarkan catatan World Population Review, dengan 204,7 juta pengguna internet, saat ini Indonesia menempati peringkat empat pengguna internet terbesar di dunia, di bawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.
Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu mengatakan, harus terus ditingkatkan kategori sedang literasi digital masyarakat, mengingat tantangan yang dihadapi tahun ini semakin besar.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengedepankan nilai-nilai demokrasi, nasionalisme dan persatuan dalam suatu kontestasi politik, juga harus ditingkatkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu mendorong kerja sama semua pihak dalam merealisasikan percepatan peningkatan pemahaman masyarakat di sektor digital, politik dan penerapan nilai-nilai kebangsaan di tahun politik ini.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari nilai-nilai Pancasila.(*)
