JAKARTA (23 Mei): Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Roberth Rouw, menyoroti minimnya peran pemerintah pusat dalam menangani sejumlah isu krusial di Kabupaten Dogiyai, Papua. Menurutnya, pemerintah pusat perlu membangun komunikasi dan koordiansi yang baik untuk mengatasi sejumlah masalah di daerah itu.
Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, kata Roberth, yakni pemulihan dan normalisasi keadaan di Dogiyai pascakonflik yang terjadi pada 12 November 2022 silam.
"Saya sebagai wakil rakyat dari Papua berharap pemerintah harus bisa membangun komunikasi agar tidak lagi jatuh korban yang banyak. Masyarakat yang tidak tau apa-apa jadi korban dan tertekan. Aparat juga tertekan," kata Roberth seusai audiensi Komisi V DPR RI dengan pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5).
Pada kesempatan itu, hal utama yang dikeluhkan adalah keberadaan fasilitas publik yang tidak memadai pascakonflik.
"Sejumlah kantor dan fasilitas pelayanan masyarakat sudah tidak layak dan hampir tidak ada di sana, akibat beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan. Ada 5-7 kantor di sana yang bermasalah. Kalau fasilitasnya tidak mumpuni, bagaimana mau melayani masyarakat dengan baik?" ungkap Roberth.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai tidak realistis bagi pemerintah daerah untuk melakukan renovasi, mengingat anggaran yang minim.
"Saya pikir kalau dibangun sendiri oleh pemerintah daerah tentu sangat sulit karena dana mereka sangat terbatas," tuturnya.
Roberth mendesak pemerintah pusat agar lebih memberikan perhatian pada Papua, khususnya Dogiyai. Merujuk pada tindakan yang dilakukan Presiden mengenai jalan rusak di Lampung, mekanisme kerja yang sama juga bisa diterapkan dalam menangani Dogiyai.
Dalam hal pembangunan, lanjut Roberth, pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI, seperti revisi Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagai acuan pembangunan infastruktur jalan dan tol.
“Tanpa revisi itu, Presiden kemarin tidak bisa ke Lampung untuk membenahi itu semua. Dengan adanya langkah tersebut, kita dorong pembangunan bersifat adil, tidak hanya tunggu viral dulu, termasuk Dogiyai yang membutuhkan jalan-jalan dan kantor untuk melayani masyarakat," paparnya.
Visi dan misi pemerintah mengenai konsep pembangunan nasional yang merata dan berpihak pada rakyat, katanya, diharapkan dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah di Dogiyai.
"Harus ada satu bentuk komunikasi yang baik, agar semua cita-cita kemakmuran dan pembangunan ke depan untuk rakyat Papua dapat terealiasi sebagaimana diharapkan," tukas legislator NasDem dari Dapil Papua itu. (MI/*)
