JAKARTA (23 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2024 untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Meski demikian, NasDem memberikan sejumlah catatan penting terhadap skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia tahun 2024.
Dalam pandangan Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Fauzi Amro dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/5), NasDem mempertanyakan dasar dan meminta penjelasan pemerintah terkait penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7%.
"Pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari jurang middle income trap sebelum tahun 2045. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem menganggap dibutuhkan upaya yang lebih keras melalui bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk menyentuh angka pertumbuhan 6%," ujar Fauzi.
NasDem juga mempertanyakan target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 1,5% sampai 3,5%. Fauzi mengatakan, pemerintah perlu mengelaborasi lebih jauh langkah pengendalian, terutama pada sektor yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Selain itu, NasDem menilai beberapa target pemerintah untuk 2024 cukup realistis. Di antaranya, target nilai tukar rupiah yang dipatok Rp14.700 hingga Rp15.300 per US$, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun 6,49% hingga 6,91%, dan penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia US$75-US$85 per barel.
"Pemerintah diharapkan serius untuk menjaga agar fluktuasi mata uang tidak terlalu tajam karena pelemahan mata uang dapat membuat beban utang yang dirasakan oleh pemerintah maupun swasta akan semakin besar," imbuh Fauzi.
Terkait pokok-pokok kebijakan fiskal, NasDem berharap pemerintah mampu bekerja lebih keras, terutama dalam meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Meskipun secara nominal penerimaan negara terus mengalami peningkatan namun dari sisi rasio penerimaan negara terhadap PDB cenderung mengalami penurunan terutama rasio perpajakan," ujarnya.
Lebih lanjut Fraksi Partai NasDem memandang kebijakan belanja negara sudah cukup komprehensif. Namun demikian, dibutuhkan elaborasi lebih jauh terkait efektivitas dari proporsi belanja negara yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 13,97% hingga 15,01% dari PDB untuk mendorong transformasi ekonomi.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rasio belanja negara dan rasio belanja modal terhadap PDB mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun," imbuh Fauzi.
Terakhir, anggota Komisi XI DPR RI itu meminta pemerintah agar prinsip spending better semakin ditingkatkan, terutama pada efektivitas belanja subsidi. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang.
"Subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, pada 2020 Rp31 triliun, pada 2021 Rp29,1 triliun, pada 2022 Rp25,3 triliun, dan pada 2023 Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," pungkasnya. (dis/*)
