JAKARTA (21 Juni): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menyoroti minimnya jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi. Ia mendorong pemerintah untuk memperbanyak pelatihan serta sertifikasi pada tenaga konstruksi.

"Darurat tenaga kerja konstruksi. Kebutuhan kita 200 ribu, baru terpenuhi yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Konstruksi (SKK) sebanyak 50 ribu," kata Robert dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Roberth khawatir dengan masih minimnya pekerja kontruksi yang memiliki SKK akan menimbulkan hambatan pada pembangunan. Pasalnya, penyedia jasa kontruksi harus mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat.

"Kita masih kekurangan segitu banyak, persentasenya banyak. Kebutuhannya 200 ribu, yang baru punya 50 ribu. Seperempatnya," imbuh Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Papua itu mendorong agar pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi diperbanyak.

"Pelatihan-pelatihan dan sertifikasi harus diperbanyak untuk menjawab masalah ini," tambahnya.

Roberth menyadari Ditjen Bina Konstruksi menghadapi kendala akibat terbatasnya anggaran. Untuk itu, Roberth mendukung agar anggaran Bina Konstruksi bisa ditambah.

"Kami dukung penambahan anggaran. Kita sudah dalam situasi darurat soal sertifikasi SKK. Terus anggarannya dipotong lagi. Bagaimana memenuhi itu ke depan. Perlu ada semangat kita semua untuk menghadirkan tenaga konstruksi yang memenuhi syarat," pungkasnya.(dis/*)