JAKARTA (5 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum menindak tegas sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tindakan tegas juga perlu dilakukan terhadap oknum aparat yang terlibat.

"Berantas habis jangan ada yang ketinggalan siapa pun yang diduga terlibat seperti oknum TNI, Polri, dan lainnya," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (4/7).

Legislator Partai NasDem itu mendukung Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberantas praktik TPPO. Sahroni juga meminta pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ditangani secarang serius.

"Sesuai arahan Pak Mahfud, kita dukung untuk ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya dan segera dibereskan yang ilegal-ilegal agar semua tertib," tegasnya.

Mahfud sebelumnya mengatakan sebanyak 14 PMI tertahan di rumah sakit di luar negeri karena ginjalnya dijual. Sahroni berharap pelaku pengiriman PMI ilegal ke luar negeri diproses hukum.

"Itulah para oknum dan pelaku mafia pengiriman tenaga kerja ilegal yang sangat memprihatinkan. Maka itu saya minta tolong sama Pak Mahfud untuk sikapi ini secara serius dan harus berantas semuanya," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan sindikat perdagangan orang tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka tidak tersentuh hukum lantaran dibekingi oknum aparat mulai dari TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI.

"Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga, sudah dari tiga tahun lalu kenapa mereka terus jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Selasa (4/7). (dis/*)