SURABAYA (10 Juli): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menjelaskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) karena ada berbagai masalah dalam industri pertahanan dalam negeri.

"Masalah yang utama adalah dari sisi legislasi, kita memang tidak memiliki aturan yang efektif untuk menjadikan industri pertahanan nasional sebagai leading sector dari pembangunan alutsista," ujar Farhan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja BUMNIP ke PT PAL (Penataran Angkatan Laut) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/7).

Farhan menambahkan, aturan yang efektif diperlukan untuk industri pertahanan nasional. Sektor tersebut harus dikuasai industri dalam negeri.

"Khususnya dalam memenuhi target mininum essential force bagi pertahanan negara," imbuhnya.

Lebih lanjut legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi)  itu mengatakan, kedatangan Panja BUMNIP ke PT PAL dalam rangka mempelajari, mengetahui, dan berdialog dengan para pelaku industri pertahanan.

"Kita lakukan dialog dengan para pelakunya langsung, salah satunya dengan anak perusahaan dari Defend.id, yaitu PT PAL di Surabaya. Saya kira itulah salah satu bentuk dukungan dari Panja BUMNIP Komisi I DPR RI," pungkas Farhan. (dpr/dis/*)