JAKARTA (11 Juli): Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengatakan pascapandemi covid-19, pemerintah harus kembali fokus untuk mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan.
Pembangunan kawasan perbatasan harus ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan juga harus merata, berkeadilan, memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga.
"Setelah pemerintah mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pandemi, sudah menjadi endemi, tentu program-program yang selama ini agak terhambat perlu kita bahas kembali. Bagaimana kita bisa lebih mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan karena ini kan menyangkut kedaulatan negara," ujar Gobel saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).
Gobel mengatakan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan hanya dengan suatu kegiatan yang bersifat rutinitas. Perlu upaya serius, kerja sama, dan dengan persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Agar kawasan perbatasan sebagai beranda depan bangsa dapat terbangun dengan baik dan terjaga kedaulatannya," imbuh legislator Partai NasDem itu.
Selain itu, Gobel juga mendorong agar pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan dengan sinergi para pemaku kepentingan terkait yang sejalan dengan tujuan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan 2020-2024.
Oleh sebab itu, kementerian/lembaga (K/L) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diminta terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif terkait kebijakan di sektor anggaran pada K/L dan pemerintah daerah agar pengalokasian anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjadi perhatian khusus.
"Ke depan, BNPP perlu lebih menyerap masukan dari bawah, dari daerah-daerah (secara bottom up) terkait program yang dibutuhkan oleh daerah-daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan kawasan perbatasan," ujar Gobel.
Selanjutnya, kata dia, program tersebbut disinergikan dengan program pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh K/L sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terlaksana secara holistik dan komprehensif. (dpr.go.id/*)
