JAKARTA (1 Juni): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyoroti besarnya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang mencapai Rp217,86 triliun. Ia meminta agar anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran dan akuntabel.
"Anggaran BGN harus benar-benar digunakan secara efektif. Kita tidak ingin kasus seperti pengadaan laptop senilai Rp10 triliun terulang kembali," ujar Nurhadi dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
Nurhadi merujuk pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019–2022. Program pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan siswa itu kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Ia menegaskan bahwa dengan besarnya anggaran yang dikelola, BGN dituntut untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan yang transparan dan ketat, terlebih di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
"Jika realisasi anggarannya sebesar itu, tentu sistem pengelolaannya harus lebih baik dan ketat. Jangan sampai jadi ladang bancakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab," tegasnya.
Nurhadi juga mendorong DPR untuk membentuk tim pengawasan khusus MBG guna memastikan anggaran jumbo tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Menurut dia, potensi konflik kepentingan sangat mungkin terjadi jika pengawasan longgar.
"Penggunaan anggaran sebesar itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara kredibel, baik kepada publik maupun lembaga pengawas negara," pungkasnya. (Yudis/*)
