ATAMBUA (12 Juni): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyatakan dukungan terhadap pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste. Hal itu disampaikan Viktor saat melakukan reses di Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (11/6/2025).
Menurut Viktor, kawasan perdagangan bebas di perbatasan tidak hanya menyangkut aspek kedaulatan negara, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang bisa memberikan manfaat besar bagi kedua negara.
"Kita bicara soal wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Dalam semangat ini, kita tidak hanya bicara kedaulatan, tapi juga dorongan ekonomi dan budaya yang saling menguntungkan," kata Viktor.
Gubernur NTT periode 2018–2023 itu meyakini, jika kawasan perdagangan bebas itu terealisasi, akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi di sejumlah wilayah Pulau Timor, seperti Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka.
Ia menjelaskan, wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Timor Leste. Oleh karena itu, Viktor mendorong agar rancangan kawasan perdagangan bebas tersebut segera difinalisasi dan direalisasikan dalam waktu dekat.
"Ini harus terus didorong agar bisa terealisasi dalam beberapa tahun ke depan. Perdagangannya akan luar biasa dan memberikan keuntungan bagi daerah-daerah perbatasan," ujarnya.
Viktor menambahkan, posisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan sejumlah distrik di Timor Leste menjadi modal utama dalam menjalin hubungan ekonomi lintas negara. Kabupaten TTU berbatasan dengan Distrik Oecusse, Belu dengan Bobonaro dan Maliana, serta Malaka dengan Distrik Covalima.
"RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sangat tergantung pada ekspor komoditas, sementara mereka kekurangan barang. Kita punya banyak barang yang mereka butuhkan. Ini potensi besar bagi perekonomian NTT," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
Meski begitu, Viktor mengingatkan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Ia menegaskan, kawasan perdagangan bebas harus bebas dari aktivitas ilegal seperti penyelundupan senjata, narkotika, dan terorisme. (Yudis/*)
