JAKARTA (8 Juli): Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, berharap Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) tidak hanya menunggu masyarakat datang ke tempat layanan, tapi harus lebih proaktif mendekati dan melayani masyarakat. Kemen HAM juga diharapkan tidak terpaku pada pembangunan fisik, seperti kantor wilayah (kanwil) baru.
"Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama saja dalam melaksanakan program. Untuk kanwil juga sebenarnya bisa berbagi, karena sudah ada kanwil Kemenkum dan HAM," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Willy menjelaskan, kerja sama dapat dilakukan KemenHAM dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
Tidak hanya pembangunan fisik. Ia meminta Kemen HAM juga tidak perlu hanya berfokus pada rekrutmen sumber daya manusia, lantaran terdapat kebutuhan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.
Ia berharap anggaran Kemen HAM bisa digunakan secara sama rata antara program dan pembangunan infrastruktur. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melaksanakan efisiensi anggaran.
Willy menyebut bahwa program Asta Cita mengarah pada pemenuhan HAM dasar, seperti pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, hingga pupuk murah bagi petani.
"Ini missleading. Bayangkan anggarannya cuma seratusan miliar, bagaimana logikanya bisa melakukan penegakan HAM? Itu kan kecil sekali, dengan 20 kanwil dan ada kebutuhan untuk menambah kanwil di setiap provinsi," ujarnya.
Dengan berbagai program pemenuhan HAM tersebut, Willy berpendapat bahwa tindakan koordinatif lintas kementerian/lembaga sangat diperlukan.
Kemen HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada 2025, namun terdapat efisiensi sebesar Rp60,47 miliar, sehingga dana yang dialokasikan tahun hanya Rp113,85 miliar. (Yudis/*)
