JAKARTA (9 Juli): Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta pemerintah mengkaji ulang terkit rendahnya alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan tersebut memiliki peran vital dalam menjaga mutu produk nasional dan mendukung peningkatan daya saing industri nasional, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan fiskal negara.
“Terkait alokasi anggaran BSN yang dipotong drastis, ini perlu dikaji ulang. Kita harus ingat bahwa BSN adalah aktor utama yang menjaga mutu produk nasional,” ujar Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BSN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Srikandi Partai NasDem itu menilai pemangkasan anggaran sangat tidak tepat, terutama di tengah kondisi industri nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau kita bicara soal peningkatan daya saing industri, maka BSN harus diperkuat. Saat industri kita tidak baik-baik saja, lembaga seperti BSN justru sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Erna menyatakan keprihatinannya atas perlakuan fiskal terhadap BSN yang dinilai tidak adil dibandingkan lembaga lainnya.
"Saya melihat BSN ini seperti dianaktirikan. Kalau dibandingkan dengan lembaga lain, ibaratnya seperti bawang merah dan bawang putih,” ujarnya.
Ketidakseimbangan antara kinerja BSN yang tinggi dan alokasi anggarannya yang justru menurun drastis juga menjadi sorotan.
“BSN mencatat realisasi anggaran sebesar 99,76%, tapi alokasi untuk tahun 2026 malah dipotong hingga 26%. Ini sangat tidak berbanding lurus,” tegas Erna.
Erna menegaskan bahwa Fraksi Partai NasDem merekomendasikan agar penurunan anggaran BSN dikaji ulang, karena berpotensi menghambat pelayanan publik dan melemahkan sistem mutu nasional.
“Penurunan anggaran ini bisa menimbulkan stagnasi terhadap pelayanan publik, terutama dalam menjaga mutu produk nasional. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
