JAKARTA (17 Juli): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, berharap Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) BUMN dapat berkontribusi lebih besar terhadap keuangan negara.

"Saya merasa (kontribusi LPK) ini sangat kecil," kata Rico dalam RDP Komisi VII DPR dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Superintending Company Indonesia (Sucofindo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Rico merujuk data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 pada tiga entitas BUMN itu. Surveyor Indonesia sebesar Rp604,5 juta, BKI Rp148,5 juta, Sucofindo Rp1,32 miliar.

"Ingin saya tanyakan, apa penyebabnya? Dari jumlah sekian banyak industri yang ada, kenapa bisa cuma segitu kecilnya? Apa kendalanya? Atau mungkin menurut bapak-bapak di LPK ini sudah sangat besar?" tanya Rico.

Rico mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara khusus untuk menemukan sumber masalah rendahnya penerimaan negara di LPK BUMN.

"Saya malah mengusulkan, saya tidak menuduh beliau-beliau yang melakukan kesalahan, tidak. Tapi bisa saja di bagian lain yang melakukan kesalahan sehingga beliau-beliau ini sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan itu," tukas Rico. (Yudis/*)