JAKARTA (25 Juli): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan sikap politik Partai NasDem terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu bermaksud menggugah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan keputusan politik yang jelas terkait IKN.
"Pernyataan sikap Partai NasDem lebih ingin mengunggah kesadaran kita semua, terutama Presiden Prabowo Subianto, bahwa presiden sudah saatnya untuk membuat keputusan politik," kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy, dalam siniar Orator yang tayang di Youtube NasDem DPR RI, Jumat (25/7/2025).
Partai NasDem berharap sikap pemerintah terkait IKN jelas apakah akan melanjutkan pembangunan IKN atau moratorium. Jika pembangunan dilanjutkan, harus ada kejelasan mulai kapan ASN akan dipindahkan.
"Yang penting bangsa ini memiliki kejelasan, mau lanjut atau kemudian moratorium. Kalau moratorium, agar tidak mubazir, maka NasDem menyarankan agar infrastruktur yang ada difungsikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tempat IKN berada," tandasnya.
Selain itu, kejelasan sikap politik juga diperlukan agar anggaran yang tersedot untuk pembangunan IKN tidak mengganggu program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Partai NasDem menyadari bahwa program-program strategis pemerintah banyak sekali sekarang, dan itu kami dukung sepenuhnya," tandas Rifqi.
Sejak UU No. 3/2022 tentang IKN disahkan, baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota negara. Artinya, secara yuridis belum sepenuhnya pindah dari Jakarta ke Nusantara.
"Karena itu, kemudian polemik soal perayaan 17 Agustus yang hanya di Jakarta, sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, karena secara yuridis IKN belum sepenuhnya menjadi ibu kota negara," tandasnya.
Rifqi mengatakan, anggaran yang bersumber dari APBN untuk pembangunan IKN sudah sangat besar. Maka dari itu, diperlukan kejelasan terkait penggunaan infrastruktur yang sudah terbangun agar biaya perawatan tidak membebani negara.
"Kalau tidak (segera digunakan), bangunan-bangunan megah itu akan menelan operasional yang sangat besar. Sekarang ini lebih kurang Rp300 miliar per tahun, untuk pemeliharaan, bayar listrik, air, tanpa digunakan oleh ASN," ungkapnya. (Yudis/*)
