Jakarta, 13 Desember 2018. Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (13/12/2018) menyoroti permasalahan yang dihadapi etnis Uighur atas perlakuan negaranya, Tiongkok. Hal ini selaras dengan pengungkapan hal tersebut secara masif dalam Laporan PBB mengenai situasi terakhir di Provinsi Xinjiang, sentra pemukiman etnis Uighur.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie mengungkapkan bahwa permasalahan etnis Uighur ini merupakan permasalahan hak asasi manusia yang harus kita cermati di tengah-tengah upaya negara Tiongkok dalam melakukan pemberantasan terorisme di wilayah kedaulatannya.

“Kita bisa memahami ketakutan suatu negara berdaulat terhadap terorisme yang mungkin lahir dari kelompok tertentu. Tetapi jangan lantas, negara terperangkap dalam tindakan yang berlebihan, sehingga akhirnya menyinggung hak asasi manusia,” ucap Syarif.

Permasalahan ini mulai mengemuka sebagai masalah yang dihadapi Tiongkok ketika pada 10 Agustus 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan secara terbuka pihaknya telah menerima sejumlah laporan tindakan sewenang-wenang Tiongkok atas etnis Uighur. Laporan itu menyebutkan ada 1 juta warga Tiongkok beretnis Uighur telah ditahan di pengasingan untuk indoktrinasi politik.

Tiongkok menyangkal adanya kamp re-edukasi ideologi tersebut, bahkan menyatakan bahwa Xinjiang sebagai bagian integral dari Tiongkok adalah korban terorisme.

“Sebagai warga negara Indonesia yang juga berperang keras melawan terorisme, kami memahami ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberangus terorisme sampai ke akarnya dan menghormati kebijakan politik dalam negeri Republik Rakyat Tiongkok. Namun, dalam semangat Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia, Fraksi Partai NasDem DPR RI juga memiliki pandangan dan sikap khusus terkait hal ini,” jelas anggora DPR RI dapil Kalimantan Barat (Kalbar).

Ada dua sikap yang disampaikan Syarief. Pertama, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengajak seluruh komponen bangsa turut aktif bersama memerangi dan menanggulangi terorisme, di mana pun itu dan siapapun pelakunya.

Kedua, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengajak seluruh Fraksi-Fraksi lain dan Pemerintah untuk ikut angkat bicara dan menyatakan sikap supaya seluruh pelaksanaan upaya pemberantasan terorisme ini tidak merembet ke masalah etnis tertentu dan/atau penganut agama tertentu, yang dalam kasus Tiongkok, adalah etnis Uighur dan umat Muslim.

Dalam kesempatan yang sama, Syarief Abdullah Alkadrie mewakili Fraksi Partai NasDem DPR RI mengingatkan kembali kepada sebuah pernyataan yang ditetapkan 70 tahun lalu tanggal 10 Desember 1948, yakni Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

“Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pengakuan akan martabat yang melekat dan akan hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,” tegasnya. []