JAKARTA (24 November): Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun Januari 2021. Presiden akan mengirim nama calon Kapolri pengganti Idham ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Saat dihubungi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni enggan berbicara spesifik terkait figur ideal yang ada saat ini sebagai calon Kapolri.

Namun, menurut Sahroni, calon Kapolri yang tepat adalah mereka yang mengemban pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, bukan di bawahnya.

"Dari Irjen wajib ke Komjen dulu, tidak serta merta lompat langsung Jenderal Polisi. Tapi harus melalui jabatan bintang tiga dahulu," ujar Sahroni, Senin (23/11).

Legislator NasDem itu juga mengomentari soal isu  suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mulai berhembus menjelang pergantian Kapolri. 

Menanggapi hal tersebut, Sahroni menyatakan tidak sependapat. Menurut dia, ukuran yang mesti dilihat sebagai calon Kapolri adalah soal kemampuan bukan agamanya.

"Polri bukan lembaga dakwah. Polri adalah instrumennya negara untuk kamtibmas. Jadi, menurut saya enggak masalah (nonmuslim) selama kapabilitasnya bagus," tegas Legislator NasDem itu.

Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu, munculnya isu tersebut terkait salah satu kandidat kuat calon Kapolri yakni Kabareskrim Komjen Listyo Sigit, seorang nonmuslim.

Kandidat lainnya yang kerap disebut sebagai calon kuat Kapolri ada Wakapolri Komjen Gatot Eddy, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafly.

Sedangkan mengenai isu liar bahwa masa jabatan Idham Azis sebagai Kapolri akan diperpanjang, Sahroni mengatakan itu bukanlah pilihan yang tepat, meskipun itu adalah hak Presiden.

"Saya tidak setuju kalau diperpanjang karena akan merusak institusi Polri sendiri. Sekali pun Presiden ingin memperpanjang itu haknya Presiden," tegasnya. (HH/*)