JAKARTA (31 Maret): Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni mengatakan masih ada ketimpangan anggaran antara belanja operasional dengan modal belanja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Anggaran belanja operasional sebanyak Rp70 miliar sedangkan anggaran belanja modal hanya Rp3 millar," ujar Sri Wahyuni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/3).
Menurut Legislator NasDem itu, pada situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, seharusnya anggaran belanja operasional bisa dikurangi dengan sistem daring.
“Belanja operasionalnya mungkin bisa dikurangi lagi Pak Dirjen. Dengan daring di situasi seperti sekarang ini sangat membantu mengurangi anggaran, sehingga biaya operasional bisa untuk perawatan jalan yang rusak dan sebagainya,†katanya.
Sri Wahyuni juga meminta kejelasan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
“Program-program atau kegiatan itu harus ada kejelasannya kapan bisa segera dimulai. Kalau bisa, dimulai bulan puasa, agar nanti lebaran ada hadiah untuk beberapa masyarakat mendapatkan rumah yang baru,†ujar Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) tersebut.
BSPS itu, lanjut Sri Wahyuni, menjadi program idola dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di dapil. “Atas nama masyarakat di dapil saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, tapi ada catatan kuotanya ditambah,†katanya. (Fauzi/HH/*)
