JAKARTA (10 Juni): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan agar kebijakan pemerintah yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) boleh rapat di hotel dan restoran harus tetap mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

"Menurut kami patut kita sambut positif sepanjang semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, serta akuntabel," kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Pemerintah resmi mengizinkan kembali kegiatan pemerintah daerah seperti rapat, bimbingan teknis, hingga pelatihan berlangsung di hotel. 

Langkah tersebut diambil sebagai strategi pemulihan ekonomi, khususnya industri perhotelan dan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang lesu karena kebijakan efisiensi anggaran.

Rifqi berharap para kepala daerah dapat memastikan kegiatan rapat di hotel merujuk pada urgensi prioritas, sehingga penggunaan anggaran dapat efektif.

"Peran kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota sebagai penanggung jawab anggaran melalui sekretaris daerah masing-masing adalah untuk memastikan prioritas rapat apa saja yang diperbolehkan," ujar legislator Partai NasDem itu. 

Pelaksanaan rapat di hotel diharapkan menjadi sarana untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama sektor perhotelan dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan prioritas anggaran. (Yudis/Safa/*)