JAKARTA (8 Juni): Bimbingan Teknis (bimtek) dan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai belum memadai. Padahal, sejumlah rencana strategis KKP memerlukan edukasi pendampingan guna mencapai tujuan prioritas perlindungan, pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran nelayan.

Hal tersebut disampaikan, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020-2021 dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2021, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Yessy meminta KKP memperbanyak program bimtek dan sosialisasi kepada nelayan Indonesia.

Selain itu, wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) tersebut mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran APBN 2020, terutama di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap.

Padahal, tambah Yessy, kedua ditjen tersebut memiliki program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat terutama nelayan sehingga seharusnya realisasi penyerapan anggarannya tinggi.

"Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap seharusnya bisa terserap dengan maksimal, karena program-program di sini adalah program yang lekat dengan masyarakat. Namun kami melihat dua ditjen tersebut dalam realisasi penyerapan anggaran APBN 2020 untuk KKP termasuk terendah,” jelasnya.

Di sisi lain, berdasarkan data yang diterima, selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran KKP kurang dari satu persen dari APBN. Dengan anggaran tersebut belum tentu bisa mengelola potensi perairan Indonesia yang sangat besar.

"Memang dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pemanfaatan sumberdaya yang bijak sekaligus berkelanjutan," imbuhnya.

Guna realisasi ke depannya lebih maksimal, Legislator NasDem itu berharap KKP memiliki petunjuk teknis dan regulasi yang jelas dan tidak berbelit seperti berkaitan dengan calon penerima bantuan KKP.

“Sebagai contoh, penerima budidaya bioflok. Program bioflok ini sangat baik tapi di masyarakat,  banyak kendala terkait persyaratan administrasi. Ini regulasinya perlu dirombak supaya lebih mengena dan lebih memahami kondisi masyarakat di daerah,” tegas Yessy. (dpr.go.id/HH/*)