JAKARTA (8 Juni): Pemerintah Pusat melalui program-program kementerian atau lembaga harus mendorong perekonomian daerah, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan juga sektor pertanian.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmad Gobel saat mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, OJK, dan BPS, di Ruang Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Rapat tersebut membahas pertumbuhan dan pembangunan nasional 2022, serta langkah-langkah pemerintah, hingga target sasaran pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi.
“Pemerintah harus mendorong penguatan UMKM menuju pasar domestik atau pasar global, sehingga UMKM akan berperan penting pada pemulihan ekonomi negara,†tegas Rachmad Gobel.
Legislator NasDem dari dapil Gorontalo itu mengatakan, terkait harapan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pelosok dapat diartikan bahwa membangun Indonesia diawali dari desa.
Selain UMKM, Gobel juga meminta pemerintah mendorong industri jamu masuk ke pasar dunia.
“Transaksi perdagangan jamu di pasar dunia mencapai Rp900 triliun. Sementera itu, produksi jamu yang diekspor dari Indonesia hanya sekitar Rp9 triliun. Jadi bagaimana jamu, handy craft dan meubel, bisa menjadi produk global. Karena kebutuhan pasar global sangat besar. Ini bisa menjadi fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,†papar Gobel.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu juga mengatakan, pemerintah tengah merancang tujuh prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dengan anggaran pagu indikatif mencapai Rp577,7 triliun.
Ke tujuh prioritas tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan pagu indikatif Rp47,5 triliun; Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan manajemen pemerataan Rp106,2 triliun; Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Rp237 triliun.
Selain itu evolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp5 triliun; Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Rp125,7 triliun; Pembangunan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim Rp9,6 triliun; serta penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik dengan pagu indikatif sebesar Rp46,7 triliun.(Alfian/*)
