Berita

Pemerintah Wajib Proteksi Industri Satelit

JAKARTA (11 Juni): Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama PT Telkom Indonesia Tbk (PT Telkom) terus berupaya memulihkan gangguan telekomunikasi yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, gangguan jaringan telekomunikasi di Papua disebabkan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak - Jayapura.

Berdasarkan hasil pengamatan, kata Johnny, terjadinya gangguan infrastruktur telekomunikasi tersebut disebabkan faktor alam. Bahkan, putusnya jalur kabel serat optik Biak- Jayapura itu bukanlah kali pertama. Dari catatan yang ada di Kominfo, putusnya jalur SKKL Biak-Jayapura sudah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Melihat masih seringnya kabel serat optik putus dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pegunungan termasuk deretan pegunungan aktif yang ada di lautan, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengatakan industri telekomunikasi melalui satelit masih menjadi industri yang sangat strategis.

Menurut Farhan, itu disebabkan layanan kabel laut dan seluler di Indonesia sampai saat ini belum menjangkau setiap daerah di Papua. Dengan satelit cakupan untuk menyediakan layanan telekomunikasi akan semakin luas dan mudah.

Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi gunung berapi serta seringnya aktivitas vulkanis menyebabkan layanan telekomunikasi tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis infrastruktur.

"Jika menggelar kabel serat optik bawah laut sebagai backup, tentunya masih ada kemungkinan kabel tersebut melewati gunung berapi bawah laut," kata Farhan di Jakarta, Jumat (11/6).

Sejalan dengan Menkominfo, Farhan menegaskan kembali pentingnya keberadaan satelit.

"Karena demografi di Papua yang sangat menantang berupa perbukitan dan hutan, sehingga layanan satelit masih menjadi kebutuhan yang sangat krusial dalam meningkatkan inklusi layanan digital," katanya.

Farhan menyebutkan, telekomunikasi menggunakan satelit masih menjadi ujung tombak di Papua, karena memiliki cakupan yang sangat luas.

"Sehingga ke depannya industri satelit nasional masih sangat dibutuhkan. Apa lagi seperti kondisi geografis Indonesia yang sangat menantang. Khususnya di Papua," ungkap Farhan.

Selain dibutuhkan untuk melayani telekomunikasi, saat ini satelit juga masih dipergunakan untuk layanan penyiaran. Peran dan fungsi satelit ini akan semakin strategis ketika pemerintah memiliki hajatan nasional.

Dalam waktu dekat ada perhelatan PON ke XX yang akan diselenggarakan di Papua pada 2 -15 Oktober 2021. Tentunya fungsi strategis satelit akan dilibatkan untuk menyampaikan informasi dan momen olahraga dari PON di Papua ke seluruh Indonesia dan dunia.

Melihat posisi strategis yang tak akan pernah tergantikan oleh jaringan serat optik, Farhan meminta agar industri satelit nasional dapat terus diperhatikan pemerintah.

Legislator NasDem itu juga berharap, nantinya satelit tak hanya dipergunakan untuk kebutuhan basic telekomunikasi, tetapi dapat dipakai untuk pengawasan pesawat, kapal-kapal yang beroperasi di wilayah NKRI serta untuk kegiatan militer.

"Saat ini teknologi satelit dapat juga untuk mengawasi pesawat dan memobilisasi pasukan. dengan teknologi Integrated Communications Control System (ICCS). Kita dapat mengontrol dan memobilisasi pergerakan pasukan dengan menggunakan satelit. Sehingga sampai kapanpun satelit masih sangat dibutuhkan," tegas Farhan.(MI/*)

Share: