JAKARTA (16 Juni): Polri diminta mengevaluasi keberadaan jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Jika perlu, jalur tersebut dibongkar.

"Semua bisa menggunakan jalan tersebut (jalur sepeda)," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Legislator NasDem itu menyebut kebijakan jalur sepeda permanen menimbulkan diskriminasi. Tidak hanya antara pengguna sepeda, tetapi pengguna jalan lainnya.

Sahroni ingin jalan umum bisa digunakan seluruh pengguna secara berkeadilan. Tak boleh ada aturan khusus yang diberikan kepada salah satu moda transportasi.

"Semua pengguna menggunakan jalan tersebut. Kalau ada risiko ditanggung masing-masing," ungkap dia.

Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai kebijakan jalur sepeda permanen preseden yang kurang baik. Dia khawatir pengguna moda transportasi lain juga meminta jalur khusus.

"Jangan sampai nanti jalur permanen diminta juga oleh yang hobi motor, minta jalur khusus ke pemerintah seperti harley atau superbike," ujar dia.

Kapolri sepakat dengan usulan yang disampaikan Sahroni. Jenderal Listyo Sigit mendukung jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta dibongkar.

"Prinsipnya terkait jalur sepeda kami akan terus cari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah (jalur sepeda) permanen mungkin dibongkar," kata Listyo.(medcom/*)