JAKARTA (17 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mencurigai adanya mafia impor di balik lambatnya riset vaksin Covid-19.
"Kita memang nggak boleh suuzan, tetapi vaksin dalam negeri ini terkesan ada indikasi dihambat," ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).
Kesan dihambat itu, kata Legislator NasDem tersebut, salah satunya adanya permintaan tambahan anggaran vaksin Merah Putih yang diajukan Lembaga Eijkman sebesar Rp7 miliar pada Januari lalu yang belum cair hingga saat ini. Sugeng menilai hal itu menunjukkan ketidakseriusan riset vaksin anak bangsa.
"Bayangkan kalau Eijkman, Konsorsium Riset, dan Inovasi Covid-19 mengalami hambatan karena persoalan dana dan sebagainya. Itu menunjukkan ketidakseriusan, maka ketergantungan impor, impor, dan impor selalu kita hadapi," jelasnya.
Lebih lanjut, Sugeng menyinggung impor alat kesehatan yang seharusnya bisa diproduksi dalam negeri. Salah satunya adalah ventilator.
"Ventilator yang notabene bisa dibuat dan diproduksi oleh anak bangsa, tetapi tetap saja itu lebih pada impor dan impor. Kalau kita membandingkan harganya, jauh sekali dengan fitur yang sedemikian lengkap saja di dalam negeri itu harganya Rp75 juta, tapi kalau impor itu sampai Rp 200-an juta, padahal fungsinya sama," jelasnya.
Sugeng menilai proses produksi alat kesehatan dalam negeri itu juga melalui proses yang panjang. Ia menilai hal itu mengarah pada mafia impor.
"Mafia impor maupun mafia alat kesehatan, sekarang bisa saja menjadi mafia vaksin. Indikasinya ada kok, bahwa kalau kita lihat anggaran untuk Eijkman kok belum turun. Padahal dana merupakan faktor yang sangat penting," ujarnya.
Dukungan untuk vaksin karya anak bangsa, kata Sugeng, Komisi VII DPR akan senantiasa mendukung produk vaksin dalam negeri. Dia mengatakan produksi vaksin dalam negeri harus diutamakan.
"Komisi VII DPR akan terus mendorong bagaimana produk-produk vaksin anak bangsa ini menjadi produk pertama bagi penyelesaian persoalan Covid ini. Impor itu adalah substitusi saja, yang utamanya justru kita akan dorong," kata dia.
Komisi VII DPR, kata Sugeng, juga mendukung vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan,Terawan Agus Putranto. Namun dia meminta riset disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Kita minta pemerintah dan negara membiayai. Perlu diingat bahwa negara bukan menjadi alat birokrasi yang menghambat. Negara itu justru memfasilitasi kreativitas anak bangsa," tukasnya.(RO/*)
