YOGYAKARTA (22 Juni): Polemik antara lockdown atau tidak di DIY sempat mengemuka, meski akhirnya Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan tidak ada lockdown atau penutupan total. Keputusan itu diambil seusai rapat koordinasi antara Gubernur DIY dengan Satgas Covid-19, RS rujukan Covid-19, akademisi, serta Bupati dan Wali Kota se DIY, Senin (21/6).
Wacana lockdown sempat dilontarkan sebagai solusi terakhir jika sebaran Covid 19 tak terkendali. Menurut anggota DPR RI Subardi, opsi lockdown atau tidak, yang penting adalah kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan (Prokes). Menurutnya, kepatuhan masyarakat pada prokes mulai kendor. Banyak yang menganggap remeh ancaman Covid-19.
“Bagi saya solusi keluar dari tekanan Covid-19 bergantung pada kepatuhan masyarakat karena saat ini banyak yang menganggap remeh Covid. Kalaupun lockdown tetapi setelahnya masyarakat tetap abai, ya percuma,†kata wakil rakyat dari dapil DIY itu, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/6).
Subardi beralasan, lonjakan kasus positif di DIY hingga mencapai rekor tertinggi harian karena faktor rendahnya kedisiplinan warga menjaga diri dan lingkungannya. Ia juga memandang opsi lockdown tidak bisa serta-merta diterapkan. Perlu banyak syarat seandainya situasi memang benar-benar mendesak. Di antaranya, kewajiban pemerintah menyiapkan risiko perekonomian.
"Lockdown itu tidak mudah, resikonya besar. Tidak ada toko yang buka kecuali toko obat dan bahan pokok. Segala aktivitas di luar harus dihentikan dan ini akan melumpuhkan ekonomi. Bisa jadi masyarakat tambah sakit,†kata Ketua DPW NasDem DIY itu.
Lebih baik, tambahnya, tingkatkan kesadaran kolektif terhadap protokol kesehatan. Disiplin tinggi pada prokes akan efektif mengendalikan Covid-19.
Kasus positif Covid-19 di DIY semakin naik pada pekan ketiga bulan Juni 2021. Rekor kasus positif terjadi dua hari berturut-turut, yakni Sabtu (19/6) sebanyak 638 kasus dan Minggu (20/6) sebanyak 665 kasus.
Sebelumnya, Gubenur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan lockdown sebagai opsi akhir jika keadaaan darurat. Namun opsi itu batal diterapkan. Pemprov DIY menyusun strategi dengan memperketat PPKM dan memperkuat Satgas di RT untuk menekan lonjakan kasus.(NK/*)
