JAKARTA (23 Juni): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta BPJS Kesehatan untuk meninjau ulang kebijakan tidak lagi menanggung obat tertentu bagi pasien kanker.
"Ada salah satu pasien (kanker) yang tidak mendapatkan tanggungan dari BPJS Kesehatan untuk obat yang harganya mencapai Rp25 juta. Padahal obat itu sangat membantu pasien kanker dalam upaya penyembuhan," ujar Felly saat diskusi daring bertema 'Refleksi dan Masa Depan JKN: Meningkatkan Akses Terhadap Pengobatan Kanker Berkualitas' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (23/6).
Legislator NasDem itu mengatakan dari berbagai jurnal onkologi, dokter ahli justru merekomendasi untuk penderita kanker yang masih stadium awal bisa menggunakan obat tersebut.
"Kita tahu ada beberapa obat dari Trastuzumab ada beberapa nama obat yang harganya sudah setengah bahkan 1/5 (seperlima) dari yang paling mahal," katanya.
Seperti, Herceptin, Herzemab, dan Hertraz. Harga Herzemab dan Hertraz setengah bahkan seperlima dari harga Herceptin.
Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu mengungkapkan, dengan hadirnya produk Biosimilar itu seharusnya bisa menjadi pertimbangan BPJS untuk merevisi kembali kebijakannya.
"Agar semua pasien kanker terutama kanker payudara dengan HER-2 positif bisa mendapatkan pengobatan itu meski masih stadium dini," jelasnya.
Menurut Felly, pasien kanker payudara sangat perlu pengobatan dengan obat Trastuzumab.
"Obat Trastuzumab itu sangat efektif karena langsung menyasar reseptor HER-2 hingga menghentikan pembelahan sel kanker itu sendiri," imbuhnya.
Selain itu, Srikandi NasDem itu menyinggung terkait deteksi kanker yang harus menjadi perhatian bersama.
"Saya berharap untuk seluruh daerah ada semacam kampanye untuk dilakukan pemeriksaan kanker sejak dini," ujarnya.
Menurut Felly, pemeriksaan tersebut mudah dilakukan, karena dapat dilakukan di puskesmas.
Namun, tambah dia, permasalahannya ada pada sosialisasi yang kurang masif kepada masyarakat.
"Kami di Komisi IX DPR selalu memberi dukungan. Kita tahu bahwa anggaran terbatas, sehingga kami meminta agar Kementerian Kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif," jelasnya.
Felly mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan dengan menyampaikan sosialisasi melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
"Kita bisa sampaikan melalui pamflet yang dibagikan kepada seluruh masyarakat hingga berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk menyampaikan sosialisasi," tukasnya.(HH/*)
