JAKARTA (1 Juli): Komisi VI DPR RI mendukung rencana Kementerian BUMN melakukan proses penggabungan atau merger BUMN pengelola pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6).

Martin mengatakan, rencana penggabungan itu diharapkan mampu meningkatkan standar kualitas pelayanan dan melakukan inovasi sehingga dapat berkontribusi pada efisiensi, meningkatkan konektivitas nasional, dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

"Merger BUMN pengelola pelabuhan juga harus dapat meningkatkan penerimaan pajak dan dividen bagi negara," tegas Legislator NasDem itu.

Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, pada kesempatan tersebut menyatakan, saat ini proses persiapan holding BUMN pelabuhan terus dilakukan dan diharapkan dapat terbentuk pada kuartal III atau September 2021.

"Integrasi diharapkan dapat dilakukan di kuartal ketiga. Jadi, akhir September 2021 atau di awal Oktober 2021. Pada waktu itu diharapkan legal merger antara Pelindo I, II, III, dan IV. Secara bertahap akan dilakukan inbreng (penyetoran modal) kepada subholding yang kita harapkan dapat dilakukan lebih cepat lagi," kata Arif.(RO/*)