JAKARTA (8 Juli): Berbagai asosiasi pemerintah daerah (pemda) diusulkan agar dapat menunjuk tim kecil untuk mendiskusikan seputar isu pembahasan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).
Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi H Amro sebagai upaya menyelaraskan pandangan terhadap kebutuhan akan regulasi tersebut.
“Saya lebih setuju kalau masing-masing asosiasi mengajukan satu dua perwakilan sebagai tim untuk berdialog dengan kami (DPR)," ujar Fauzi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi XI DPR RI dengan tiga asosiasi pemerintah daerah yakni Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara virtual, Kamis (8/7).
Selain itu, Fauzi mengapresiasi segala bentuk masukan dan usulan dari pemerintah daerah yang menurutnya mencerminkan semangat otonomi daerah itu sendiri.
Legislator NasDem itu mengatakan hampir 35% dana APBN digelontorkan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diharapkan menjadi berkualitas penggunaannya, akuntabel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
“Itulah target dari RUU ini. Saya menyadari keberadaan fiskal hampir Rp800 triliun yang ditransfer itu harus punya kualitas. Maka kualitasnya seperti apa? Itu yang harus diperbincangkan," urainya.
Wakil rakyat dari dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu juga mengusulkan agar tim pemerintah daerah tersebut juga dapat membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dapat dibahas bersama DPR RI. (dpr.go.id/*)
