JAKARTA (9 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menilai usulan pengadaan rumah sakit (RS) khusus pejabat tidak adil bagi masyarakat.

"Malah nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat," kata Legislator NasDem itu, Kamis (8/7).

Nurhadi menilai pengadaan RS khusus pejabat negara sama sekali tidak perlu. Sebab, selama ini mereka sudah mendapatkan fasilitas dari negara.

"Jadi saat ini saya kira tidak urgent keberadaan rumah sakit khusus pejabat," ungkap dia.

Nurhadi menyayangkan munculnya usulan tersebut. Apalagi, disampaikan pada kondisi seperti saat ini di tengah pandemi Covid 19.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu mengatakan gelombang penyebaran Covid-19 saat ini sangat menakutkan. Bahkan, membuat sebagian besar fasilitas kesehatan yang ada di zona merah kewalahan menangani pasien.

"Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini," ujar Nurhadi

Pembangunan RS khusus pejabat negara diusulkan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw. Alasannya, banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.(medcom/*)