JAKARTA (9 Juli): Pemerintah diminta segera menutup pintu perjalanan internasional selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie, Kamis (8/7).
Syarif mengatakan karena kondisi negara saat ini yang tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 ditambah varian baru virus korona yang masuk, pemerintah perlu mengambil kebijakan tersebut.
Dengan kondisi seperti ini, tambah Legislator NasDem tersebut, pembatasan hanya untuk negara-negara tertentu yang masih berpotensi tetap memunculkan masuknya varian baru ke Indonesia.
"Varian ini bisa berpindah-pindah. Maka untuk sementara, dari luar itu tutup dulu selama PPKM Darurat," ujarnya.
Syarif mengatakan, ketika pintu perjalanan internasional ditutup seluruhnya, pemerintah tetap harus menguatkan program-program seperti 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.
Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu meminta pemerintah melakukan peningkatan tracing di masyarakat selama PPKM Darurat.
"Sementara pintu perjalanan ditutup, pemerintah men-tracing yang di dalam negeri saja," ujarnya.
Syarif tidak memungkiri, adanya warga negara asing (WNA) yang tetap diperbolehkan masuk selama PPKM Darurat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
Bahkan, menurutnya muncul isu-isu yang juga termakan di berbagai lapisan masyarakat soal masuknya WNA di tengah PPKM Darurat.
Oleh karena itu, Ketua DPW NasDem Kalbar itu mengatakan, menutup pintu perbatasan dinilai sebagai kunci menanggulangi kondisi psikologis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah. Masyarakat masih bertanya ‘’kok dari luar boleh masuk, sedangkan kita malah ditahan'’.
Syarif juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diiringi dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan bersamaan karena masalah pandemi merupakan persoalan bersama.
"Tidak hanya pemerintah, seharusnya rakyat bersatu mengatasi persoalan itu. Seperti melaksanakan prokes,’’ kata Syarif.
Ketegasan pemerintah, menurut dia, diperlukan dalam mengambil setiap kebijakan di tengah pandemi. Sehingga, masyarakat nantinya dapat memahami tujuan dari setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah untuk penanganan Covid-19.(Mustofa/*)
