JAKARTA (9 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI tidak sepakat dengan usulan pengadaan rumah sakit (RS) khusus pejabat yang terpapar  Covid-19. Usulan itu dinilai berlebihan.

"Dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, Kamis (8/7).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu justru mengimbau seluruh pihak membantu pemerintah menghadapi Covid-19. Salah satunya, menyukseskan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan privilege yang tidak penting demikian," tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu meyakini PPKM Darurat, membatasi mobilisasi, dan menerapkan pola hidup sehat mampu melindungi diri dari ancaman Covid-19, ketimbang menyampaikan usulan pengadaan RS khusus pejabat.

"Promosikan pembatasan mobilitas, hidup sehat, dan prokes (protokol kesehatan), mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya," kata Willy.

Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu pun meminta anggota DPR mendukung upaya tersebut. Jika perlu, anggota Dewan memfasilitasi warga dalam menjalani PPKM Darurat sesuai daerah pemilihan.

"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," tukasnya.(medcom/*)