JAKARTA (11 Juli): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Eva Yuliana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah sejak 3-20 Juli 2021.
Menurut Eva, pemerintah dengan segala upaya dan sumberdaya yang ada, mencoba untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.
"Hal ini juga memerlukan kesadaran dari masyarakat untuk membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima fraksinasdem.org, Minggu (11/7).
Penerapan PPKM Darurat itu direspon dengan berbagai cara di wilayah kabupaten dan kota. Salah satunya dengan menutup sejumlah jalan protokol, untuk membatasi gerak masyarakat.
"Akan tetapi, penutupan jalan ini bukan tanpa masalah. Sejumlah ruas jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di luar jalur utama menjadi padat. Hal ini justru membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas," kata Eva.
Legislator NasDem itu menambahkan bahwa jalur-jalur alternatif yang menjadi pusat kerumunan, harus mendapatkan perhatian lebih.
"Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi kluster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah V (Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) itu menegaskan, meski idealnya penutupan jalan bertujuan agar masyarakat di rumah saja, tapi pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan (kendaraan) yang beraktivitas pada sektor pelayanan, pada kantor pemerintah maupun swasta.
"Sehingga kepadatan lalu lintas terjadi di ruas jalan yang tidak ditutup," imbuhnya.
Eva meminta kepada Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol.
Legislator NasDem itu menambahkan, penempatan petugas seharusnya tidak hanya di ruas jalan yang ditutup, tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif.
"Petugas harus hadir untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri," ujarnya.(RO/*)
