JAKARTA (13 Juli): Pemerintah diminta tidak panik mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19. Salah satu bentuk kepanikan yang dimaksud, yaitu dengan membuat program vaksinasi Gotong Royong individu.

"Tujuannya (program vaksinasi Gotong Royong individu) baik tapi terkesan grasah-grusuh (panik)," ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, Senin (12/7).

Nurhadi memahami, tujuan vaksinasi individu untuk mempercepat jumlah orang yang diimunisasi. Namun, kata dia, jangan sampai hal itu justru dicapai melalui kebijakan kontraproduktif.

Kontraproduktif yang dimaksud, yaitu berlawanan dengan komitmen vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun, belakangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat kebijakan vaksin yang biayanya dibebankan kepada penerima.

Legislator NasDem itu khawatir hal ini justru memunculkan kesan negatif terhadap pemerintah.

"Bahwa di tengah pandemi Covid-19 negara berbisnis dengan rakyatnya,"imbuhnya.

Nurhadi sepakat keputusan PT Kimia Farma Tbk menunda program tersebut. Pihak terkait harus memberikan penjelasan secara rinci agar tidak muncul anggapan negatif dari masyarakat.

Selain itu, wakil rakyat dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu meminta agar program tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi IX DPR. Berbagai kebijakan strategi harus melalui konsultasi dengan DPR.

"Bila disetujui, sosialisasikan dulu secara masif perbedaan antara vaksin gratis, vaksin gotong royong, dan vaksin yang bisa dibeli secara individu," kata dia.

Kemudian, vaksin yang digunakan tidak boleh sama dengan program vaksinasi gratis yang disediakan pemerintah. Program vaksinasi Gotong Royong individu tidak boleh menggunakan vaksin dari hibah negara lain.

"Vaksin bantuan (hibah) dari negara lain jangan dijual," ujar dia. (medcom/*)