JAKARTA (14 Juli): Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai akan kian menyulitkan masyarakat kelas bawah. Pemerintah perlu memastikan keefektifan perpanjangan PPKM Darurat tersebut.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi di Jakarta, Rabu (14/7).

"Jika benar-benar harus diperpanjang, maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," ujarnya.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu menyarankan pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu PPKM Darurat Jawa-Bali sebelum membuat keputusan memperpanjang.

"Pemerintah perlu melihat sejauh mana keefektifan kebijakan itu menekan mobilitas masyarakat, dampak ekonomi, serta yang tidak kalah penting perihal pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat," katanya.

Menurut Nurhadi, pemerintah mesti mencarikan solusi bagi para pedagang kecil yang selama PPKM Darurat terkena imbas sepi pembeli. Pemerintah juga mesti menentukan sikap bagi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan, sehingga membuat kasus harian terus melonjak.

Pada Senin (12/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bocoran upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 lewat PPKM Darurat. Pemerintah membuat skenario pelaksanaan PPKM Darurat berlangsung selama 4-6 minggu.(RO/*)