JAKARTA (19 Juli): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menilai dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.

Lisda menilai, masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup di tengah pandemi.

“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan saja mereka sulit,” ujar Lisda dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/7).

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, dengan adanya pandemi yang menimbulkan PPKM Darurat akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Salah satunya, angka kemiskinan akan meningkat di Indonesia.

“Jika kita perhatikan dampak jangka panjang, tentunya angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka yang akan memulai segala sesuatu dari nol, harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” sambungnya.

Lisda menambahkan, PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena banyaknya permasalahan dalam penertiban di lokasi penyekatan.

“Banyak sekali permasalahan yang timbul pasca PPKM. Bahkan ada beberapa yang viral. Mulai dari pedagang yang dibubarkan, hingga sopir angkutan yang kehilangan penumpang. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga betul-betul dapat memberikan solusi terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.

Namun, menurut Lisda ancaman pandemi lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. PPKM Darurat dinilai merupakan salah satu solusi dalam mengatasi hal tersebut.

“Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus diiringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran. Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” katanya.

Jika hal tersebut terwujud Lisda berharap agar tidak pula muncul kecemburuan sosial yang malah menimbulkan permasalahan baru, yakni perpecahan antarmasyarakat.

“Jika nanti hal ini terwujud, kita berharap masyarakat jangan pula saling cemburu. Karena keputusan ini bagi pemerintah merupakan yang terbaik, agar bantuan dapat disalurkan secara merata,” tambah wakil rakyat dari  dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut.

Terkait rencana pemerintah memperpanjang masa PPKM, Lisda menyatakan butuh evaluasi yang mendalam dengan segala aspek pertimbangan dan asas manfaat bagi masyarakat.

“Jika ini (PPKM) diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan Covid-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM. Selama ada yang menjamin, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM. Seperti di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya,” pungkasnya. (Bee/*)