JAKARTA (19 Juli): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengimbau aparat agar bersikap humanis dalam melakukan penertiban kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Sahroni, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan jasmani, lebih dari itu masyarakat dihadapkan dengan masalah finansial. Tak sedikit warga yang kelaparan karena tak ada penghasilan.
"Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan," tegas Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/7).
Legislator NasDem itu menambahkan pendekatan humanis penting dalam memberikan pengertian tentang aturan PPKM Darurat. Pada saat bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena pandemi Covid-19.
“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,†katanya.
Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu) itu menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,†tukasnya.
Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu yang sedang hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
“Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini," kata Sahroni.(dpr.go.id/*)
