JAKARTA (28 Juli): Pemerintah perlu melahirkan kebijakan yang konsisten dan diimbangi dengan komunikasi yang jelas kepada masyarakat untuk menjawab narasi-narasi kontraproduktif terkait penanganan Covid-19.
"Narasi kontraproduktif ini sebetulnya harus bisa dijawab pemerintah dengan menampilkan ketegasan yang bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat," ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan di Jakarta, Selasa (27/7).
Menurut Farhan, salah satu narasi kontraproduktif dan toxic yang perlu dilawan adalah narasi mengenai pengetatan pintu masuk warga negara asing (WNA) ke Indonesia. Kebijakan pembatasan WNA selama PPKM, kata Farhan, menimbulkan banyak pertanyaan dan kritik di masyarakat.
"Karena di saat negara-negara lain dari awal sudah melakukan penutupan WNA, kita masih saja sangat membuka," tamba Legislator NasDem itu.
Sejak 21 Juli, pemerintah telah memperketat pembatasan terhadap WNA yang boleh masuk ke wilayah Indonasia. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 tahun 2021. Dalam peraturan ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tidak lagi bisa masuk ke Tanah Air.
Pemerintah telah membatasi WNA yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya.
Sebelum masuk, para WNA tersebut harus mengikuti prosedur yang sangat ketat, seperti harus menunjukan surat hasil tes RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) dan harus menjalani karantina sesuai prosedur yang berlaku.
"Pada saat bersamaan, narasi dalam negeri menimbulkan hal kontraproduktif. Ada narasi bahwa WNA dibebaskan keluar masuk, warga sendiri dikekang dalam rumah," ungkap Farhan.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi) itu menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki sisi komunikasi publik terkait kebijakan penanganan Covid-19. Menurut Farhan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah selama penanganan Covid-19 belum bisa dikatakan baik. Akibatnya, banyak narasi kontraprudktif yang timbul di masyarakat, salah satunya mengenai kebijakan pintu masuk WNA.
"Seperti narasi orang asing dibiarkan lalu lalang, sementara rakyat sendiri dikekang. Komunikasi tidak pernah jelas. Akibatnya kita tidak pernah tahu sebetulnya pemerintah ini melakukan pelarangan apa tidak, orang bisa keluar masuk. Sudah saatnya sekarang ada perbaikan komunikasi publik tentang kebijakan pemerintah," tegas Farhan.(MI/*)
