Berita

KEK Mandalika Harus Mandiri agar tidak Terus Bebani Keuangan Negara
  • 23
  • Jun

KEK Mandalika Harus Mandiri agar tidak Terus Bebani Keuangan Negara

LOMBOK TENGAH (23 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, berharap Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) dapat mandiri dan tidak malah membebankan pemerintah. Termasuk keberadaan Sirkut Internasional Mandalika di Lombok Tengah, NTB.

"Yang namanya KEK itu harus mandiri nantinya, bukan terus-terusan disubsidi oleh negara. Apalagi sekarang BUMN itu berada di bawah Danantara. Danantara tentu akan memiliki pertimbangan khusus untuk menyalurkan dananya," ujar Nengah dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Kamis (19/6/2025).

Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) mengadu ke Komisi VI DPR bahwa ada hosting fee yang harus dibayar setiap penyelenggaraan MotoGP. Biaya tersebut sering menjadi topik perdebatan karena nominalnya yang besar. Contohnya untuk MotoGP Mandalika 2024, biaya mencapai Rp231 miliar. 

Masih segar dalam ingatan bahwa pelaksanaan MotoGP pertama, ITDC sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Nengah mengungkapkan dalam penyelenggaraan pertama, Menteri BUMN terkesan memaksa para karyawan di bawah naungan BUMN untuk menonton gelaran MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika. 

"Ini dari pengalaman pada saat MotoGP pertama itu dilakukan. Itu kan hampir semua disubsidi oleh negara. Pertama subsidi dalam bentuk dana dan kedua disubsidi negara dalam bentuk penonton," ujar legislator NasDem itu.

Berita soal karyawan BUMN diminta untuk menonton MotoGP pertama di Sirkuit Internasional Mandalika itu pun menjadi buah bibir. Selain itu, aspal di sirkuit Mandaliia bahkan awalnya dianggap Dorna Sport (pemilik hak siar MotoGP) tidak sesuai standar.

Sirkuit Mandalika sudah dua kali menjadi tuan rumah gelaran MotoGP. Tahun 2025, sirkuit itu akan melaksanakan gelaran ketiga. Berdasarkan keterangan ITDC, perlu Rp300 miliar untuk membayar hosting fee tersebut.

ITDC sendiri mengaku tidak sanggup bila harus membayar hosting fee sendirian. Karena selain mencari dana untuk itu, mereka juga akan keluarkan biaya sekitar Rp90 miliar untuk menjadi penyelenggara event. (dpr.go.id/*)

Share:
Berita Terbaru