JAKARTA (20 Agustus): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan melanjutkan pembahasan RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 menjadi UU.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8).
Fraksi Partai NasDem DPR juga memberikan catatan terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2020.
Realisasi pendapatan negara pada 2020 senilai Rp1647,7 triliun atau 96,93% dari target APBN TA 2020. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp343,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp18,8 triliun.
"Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa secara realisasi dari target sudah cukup tinggi. Penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan bangsa," ujar Willy.
Oleh karena itu, sambung Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu, pemerintah harus jelas serta terukur dalam membuat kebijakan fiskal dan target pajak.
"Terlebih dalam penerimaan pajak yang melemah akibat terdampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi," imbuhnya.
Willy juga menyebutkan, realisasi belanja negara mencapai Rp2.595,4 triliun atau Rp94,7% dari APBN TA 2020. Realisasi belanja itu naik 12,3% dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp2.310 triliun.
Terkait dengan kebutuhan belanja pemerintah yang semakin meningkat, Fraksi Partai NasDem mengharapkan pemerintah terus melakukan peningkatan kualitas efisiensi belanja nonprioritas dan mandatory spending (pengeluaran wajib) agar output, outcome, dan impact mencapai tujuan yang diharapkan.
"Pemerintah harus menyiapkan kebijakan pasca krisis dan kebijakan fiskal jangka panjang untuk menanggulangi dampak ekonomi yang berkepanjangan secara global akibat pandemi," tambah Willy.
Namun Fraksi Partai NasDem mengapresiasi berbagai hasil pembangunan dari belanja negara yang secara nyata telah dirasakan masyarakat di berbagai bidang antara lain infrastruktur dan lain-lainnya.
Selanjutnya Fraksi Partai NasDem meminta agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan stimulus perekonomian saat penanganan pandemi Covid-19.
"Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau moral hazard," tambah anggota Komisi XI DPR RI itu.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah menekan jumlah pengangguran yang semakin meningkat sepanjang tahun ini.
"Pemerintah harus menekan jumlah pengangguran dengan melakukan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga sektor riil bisa beroperasi kembali dan jumlah usaha yang mati bisa ditekan bersamaan dengan menekan tingkat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pengangguran," kata Legislator NasDem dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) tersebut.(HH/*)
