JAKARTA (21 Agustus): Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M Ali menyesalkan arogansi Satpol PP Kota Sorong, Papua Barat yang berupaya membubarkan vaksinasi massal yang tengah berlangsung.

Ahmad Ali menegaskan, hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat. Arogansi yang ditunjukan pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat.

Oleh karena itu, Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.

“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi massal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/8).

Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi massal yang diinisiasi Partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksin. Menurutnya, aparat Satpol PP Kota Sorong yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainnya harus ditindak.

“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan Ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” tegasnya.  

Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan akan terus mengawal program vaksinasi massal yang dilakukan Partai NasDem di berbagai daerah.

Ali menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

“Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham dimana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelamatkan rakyat?” gugatnya.

Ahmad M Ali menegaskan akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat Kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya Covid 19 dihalangi.

“Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari Covid 19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi massal di Kota Sorong,” tutupnya.(RO/*)