JAKARTA (24 Agustus): Program BBM (bahan bakar minyak) satu harga diharapkan melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengusaha lokal.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ina Elisabeth Kobak saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan jajaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  (BPH Migas) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (23/8).

Ina mengaku tidak jarang mendengar dan melihat kesulitan yang dialami pengusaha lokal ketika mengajukan diri ingin menjadi penyalur di daerah, terutama di Papua yang notabene merupakan daerah pemilihannya.

“Saya ingin tahu bagaimana ke depannya program BBM satu harga ini. Selain itu saya juga berharap agar program ini juga melibatkan UMKM atau pengusaha lokal. Dengan demikian secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan di sektor riil,” ujar dia.

Oleh karenanya, Legislator NasDem itu berharap ke depan, melalui BPH Migas dapat terjalin kerja sama yang baik dengan pengusaha lokal di bidang BBM.

"Dengan kata lain, pengusaha lokal dapat diikutkan menjadi penyalur. Sehingga secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ina juga menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait penambahan kuota BBM premium dan subsidi. Pasalnya, ia kerap mendapati stok BBM di SPBU Papua yang kosong, meskipun bukan dalam suasana tertentu, seperti Idulfitri atau Natal.

"Meskipun sempat dikatakan Pertamina bahwa kuota dan stok untuk Papua cukup, namun kenyataan di lapangan sering ditemui SPBU yang kosong karena tidak ada BBM," imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil Papua itu menduga sering kosongnya SPBU di Papua dan Maluku karena adanya permainan penyalur SPBU. Untuk itu, Ina berharap agar aspirasi masyarakat tersebut dapat segera diatasi dan ditindaklanjuti. (dpr.go.id/*)