JAKARTA (26 Agustus): Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2020 yang mencapai 95,61% mendapat apresiasi anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania.
Yessy menyampaikan apresiasi tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).
Legislator NasDem itu menilai, pencapaian tersebut sangat meningkat dibandingkan dengan serapan anggaran Kementan pada 2019 yang mencapai sekitar 88%.
“Ini suatu prestasi yang patut kami apresiasi. Kemudian juga dilengkapi dengan opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Ini juga sebuah prestasi yang kita tidak boleh tutup mata untuk tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian," ujarnya.
Yessy juga mengapresiasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementan yang mencapai 226,35% atau Rp999.524 miliar dari estimasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ditargetkan sebelumnya sebesar Rp441.584 miliar.
“Ini (PNBP) hampir Rp1 triliun. Ini juga luar biasa saya pikir. Dan yang terakhir terkait evaluasi tahun berjalan 2021, kami mengapresiasi capaian ekspor di periode Januari sampai Juli yang tumbuh positif 8,72 persen. Ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan," tambahnya.
Untuk memastikan keberpihakan dan kebermanfaatan program-program pertanian, Legislator NasDem itu menilai realisasi anggaran Kementan tahun 2021 yang hingga Agustus ini masih mencapai 48%, dinilai masih relatif rendah. Untuk itu, Kementan diminta untuk mengambil langkah-langkah dalam penyerapan anggaran tersebut.
"Kami melihat bahwa Ditjen PKH ( Peternakan dan Kesehatan Hewan) kemudian perkebunan terkait penetapan status penggunaan (PSP) juga realisasi UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) itu masih sangat rendah. Padahal kalau dilihat, PKH juga salah satu Ditjen yang semestinya bisa menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan bagi petani bagi masyarakat Indonesia," ujar wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu. (dpr.go.id/*)
