JAKARTA (27 Agustus): Setiap pimpinan harus berhati-hati mengambil kebijakan dan mengejar performa yang sebaik-baiknya, kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/8).
Pernyataan Sahrono tersebut menanggapi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memutasi 98 perwira, salah satunya Kapolda Sumatra Selatan Irjen Eko Indra Heri.
"Keputusan tersebut harus jadi pembelajaran perwira Korps Bhayangkara supaya hati-hati bertugas," tegas Sahroni.
Legislator NasDem itu menilai mutasi Eko tidak terlepas dari polemik sumbangan fiktif Rp2 triliun keluarga Akidi Tio. Tidak heran, Kapolri memutuskan merotasi Eko.
“Apakah peristiwa sumbangan fiktif Rp2 triliun adalah penyebab mutasi ini? Sangat mungkin, dan menurut saya ini keputusan yang cukup beralasan," ungkap dia.
Selain itu, Bendahara Fraksi NasDem DPR itu juga menyoroti sosok pengganti Eko, yakni Irjen Toni. Mantan ajudan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla itu dinilai orang yang tepat sebagai Kapolda Sumsel.
"Beliau orang yang bekerja konkret, tegas, namun sangat humanis, sangat sejalan dengan visi Presisi Kapolri yang mengutamakan restorative justice," ujar Sahroni.
Kapolri merotasi sejumlah posisi Kapolda dan Kapolres. Rotasi tercantum dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/1701/VIII/KEP2021.
Berdasarkan SE Kapolri yang ditandatangani Asisten SDM, Irjen Pol Wahyu Widada pada 25 Agustus 2021, itu, Eko menjabat sebagai Karosahli Kapolri.(RO/*)
