JAKARTA (1 September): Sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun program secara efektif dan efisien.

"Penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) harus ada pemerataan program di seluruh daerah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat," kata anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9).

Menurut Legislator NasDem itu, usulan kegiatan dan anggaran prioritas nasional KLHK tahun 2022 sudah cukup komprehensif. Namun, sebagai wujud kepedulian terhadap tercapainya cita-cita pembangunan nasional, ada beberapa masukan yang dapat menjadi prioritas program kerja.

"Perlu adanya peningkatan pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital yang terintegrasi. Program ini agar dapat direncanakan secara efektif," tukas Tuasikal.

Terkait pengelolaan sampah, wakil rakyat dari dapil Maluku itu meminta agar pemerintah terus meningkatkan pembangunan pusat daur ulang (PDU) di berbagai daerah.

"Selain itu, pemerintah juga harus terus mendorong pengurangan sampah di seluruh sektor dan level masyarakat. Dari hulu ke hilir, dengan melibatkan produsen dan konsumen, yang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," kata Tuasikal.

Ada aspirasi dari Maluku, kata Tuasikal, terkait permasalahan aset KLHK, khususnya aset Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bermasalah dengan Pemda Maluku.

"Mengenai aset rumah dinas BKSDA yang sampai saat ini masih ditempati pegawai Pemda Maluku. Mohon soal ini segera diberikan solusi konkret dan bijaksana dari KLHK," pungkas Abdullah Tuasikal. (TA/*)