PAINAN (24 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendorong sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar). Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan juga strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
"Halal itu juga soal kebersihan, kualitas, perlindungan konsumen, hingga peluang ekspor. Jadi jangan dilihat hanya dari sisi agama saja. Ini adalah peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas," ujar Lisda dalan acara Diseminasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Jaminan Produk Halal, di Aula Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Lisda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam upaya mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. Sebanyak 120 pelaku UMKM dari berbagai sektor hadir dalam kegiatan tersebut.
Lisda menekankan bahwa produk bersertifikat halal menjamin aspek higienis dan keamanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.
Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga melihat potensi besar UMKM di Pesisir Selatan, terutama di budang kuliner.
"Pesisir Selatan ini terkenal dengan kekayaan kulinernya yang banyak dan khas. Dengan sertifikasi halal, produk-produk kuliner kita akan semakin dikenal dan diminati, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.
Pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Sumbar juga masih rendah. Dari kuota 23.000 sertifikasi gratis yang disediakan pemerintah tahun 2025, baru sekitar 8.200 pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan itu hingga pertengahan tahun ini.
Lisda mengajak para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal, terutama melalui jalur self-declare yang lebih mudah dan tanpa biaya untuk produk sederhana.
Komisi VIII DPR akan terus mendorong penyederhanaan proses sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM rumahan, serta memastikan program itu diawasi ketat agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Saya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan halal, menyuarakan kebutuhan UMKM di Senayan, dan memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha kecil yang tertinggal dalam transformasi halal ini," pungkasnya. (Yudis/*)
