JAKARTA (3 September): Program dan kegiatan yang berbasis kerakyatan harus menjadi fokus dalam penyusunan RAPBN 2022 di lingkungan Kementerian Desa. Antara lain program pembangunan pasar desa dan program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan para pejabat eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
"Peran dari Kementerian Desa itu harus terfokus pada percepatan pembangunan di desa karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang terbawah," ujar Syarief.
Menurut Legislator NasDem itu, ketika desanya maju dan baik tentunya akan mempercepat perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia.
Selain itu, Legislator NasDem tersebut menyampaikan pentingnya peranan dari pendamping desa untuk mengawal dan turut mengambil peran dalam kemajuan desa.
"Pokok dan fungsi dari pendamping desa harus jelas. Karena saya melihat yang terjadi di lapangan pendamping desa tidak berjalan dengan maksimal," katanya.
Syarief menambahkan, ada dua kemungkinan pendampingan desa di lapangan tidak berjalan dengan maksimal, yaitu tugas dan fungsi pendamping desa belum jelas.
"Saya khawatir kadesnya lebih pintar dari pendamping desanya, karena ketika turun ke desa, banyak pendamping desa yang tidak mampu membuat laporan untuk perencanaan. Bahkan saat ini saya belum pernah ketemu dengan pendamping di desa itu" katanya.
Menurut wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu kondisi seperti itu menegaskan perlunya koordinator pendamping desa untuk melakukan koordinasi.
"Jangan sampai kami yang memanggil sehingga dalam perekrutan itu harus benar-benar diperhatikan. Hal itu dalam rangka memilih SDM yang baik untuk memajukan desa itu," pungkasnya.(Mustofa/*)
