MERAUKE (26 Okrober): Intervensi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sejak 2018-2020 di Papua, adalah dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah saat menjadi nara sumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) KLHK  bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI.

Bimtek tersebut untuk memberikan pembekalan kepada kelompok tani di Kabupaten Merauke untuk percepatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan di Kampung Sumber Mulya, Distrik Kurik, Merauke, Papua, Senin (25/10).

Lahan gambut di Papua, lanjut Sulaeman, masih terawat baik dan bisa dikendalikan. Namun, Legislator NasDem itu menekankan lahan yang luas tersebut juga harus bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk ditanami sagu dan padi.

“Dari kementerian memang luar biasa. Titik api atau asap yang timbul di seluruh pelosok Tanah Air pasti terpantau melalui teknologi. Patut kita syukuri, dengan cara itu penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di lapangan akan lebih cepat dan komunikasi langsung dilakukan kepada jaringan masyarakat yang paling bawah untuk segera ditangani,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menambahkan, Merauke mempunyai lahan gambut kurang lebih 85.540.3 ha dengan target restorasi gambut sebesar 810.2 ha. Kondisi gambut di Papua relatif masih utuh dan baik. Mengingat, curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadinya kebakaran tidak sampai di bawah dasar dan jika di permukaan lahan bisa langsung dipadamkan.

“Kita bersyukur alam kita yang luar biasa, iklim kita yang begitu hebat sehingga tugas pemerintah menjadi ringan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan khusus di lahan gambut," katanya.

Selaku anggota DPR, tambah Sulaeman, dirinya selalu datang ke seluruh wilayah di Papua. Ia ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat yang diwakilinya.

"Saya sungguh-sungguh mau supaya ada sinergi dimunculkan antara pemerintah dan DPR yang saya wakili di Pusat,” ujarnya.

Kehadiran BRGM, kata Sulaeman, menjadi bagian dari perjuangannya di Senayan untuk memberikan pembekalan pengelolaan lahan gambut kepada kelompok tani terutama di masa resesnya selaku anggota DPR-RI. Kedatangan BRGM dari Jakarta ke Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Kurik menunjukkan bahwa negara hadir melayani masyarakat.

“Sekalipun tidak datang ke semua distrik, tetapi paling tidak satu distrik ini mewakili seluruh wilayah kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan gambut. Kalau ada aspirasi bisa disampaikan, sehingga BRGM bisa memperoleh bahan untuk rencana intervensi berikutnya,” ucapnya.

Sulaeman menambahkan, kendala terbesar dalam pengelolaan lahan gambut di Papua adalah masalah hak ulayat. Tak bisa dipungkiri, seluruh Papua sudah menjadi wilayah adat dan tidak ada hutan negara.

“Padahal sebetulnya tidak. Memang turun-temurun masyarakat adat di sini mempertahankan hak ulayat karena kehidupan mereka berburu. Jadi, lahan buruan mereka terganggu, itulah yang mereka protes. Tetapi rata-rata ada keinginan baik untuk membangun. Itu menjadi tugas kita semua untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat," papar Legislator NasDem yang sudah due periode duduk di Senayan itu.

Sulaeman mencontohkan di Merauke, lahan pertanian terbesar di Papua, rata-rata areal tani tidak hanya digarap masyarakat Nusantara, tetapi orang asli Papua.

Hadir dalam bimtek tersebut, di antaranya Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRGM, Tris Raditian, Kepala Biro Perencanaan KLHK yang diwakilkan Muhammad Darojat Ali, Wakil Bupati (Wabup) Merauke, Riduan, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Merauke, Jefri Tjahyadi.

Hadir pula Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang diwakili Yaconias Maitindom, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Yarman, Kepala BPDASHL Membramo, Mahendro Harijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Harmini, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Merauke, Ratna Lauce, perwakilan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder.(RO/*)